Latest Entries »


Prosedur Pengajuan Surat Izin Gangguan (HO) Bagi UKM (Usaha Kecil dan Menengah)

pengertian HOSurat Izin Gangguan (HO) bagi UKM (Usaha Kecil dan Menengah)

Surat izin gangguan atau biasa disebut dengan HO (Hinderordonnantie) adalah surat yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang kita jalankan. Salah satu syarat umum untuk mendapatkan surat ini adalah tidak adanya pencemaran lingkungan atau tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan dari usaha yang kita lakukan. Salah satu contoh dasar hukum yang mengatur tentang surat izin gangguan adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2005. View full article »


Kepemilikan Tanah ABSENTEE dan LANDREFORM di Indonesia

Dalam melakukan perbuatan hukum tertentu terhadap hak atas tanah, biasanya calon penerima hak diwajibkan membuat pernyataan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 99 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Surat Pernyataan itu antara lain memuat masalah kepemilikan tanah absentee dan landreform. Namun ternyata tidak sedikit yang kurang paham mengenai absentee dan landreform. Bahkan saya pernah membaca ada akta Perjanjian Ikatan Jual Beli yang objeknya adalah tanah sawah, dan Pembelinya berstatus absentee.

Pelaksanaan landreform diatur oleh Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, sebagaimana dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 telah disahkan menjadi Undang-Undang. Landreform dalam arti sempit adalah upaya penataan ulang struktur pemilikan dan penguasaan tanah, merupakan bagian pokok dalam konsep agrarian reform (pembaruan agraria). Landreform di Indonesia berinduk kepada UUPA, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UUPA sebagai berikut: View full article »


 Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Bisnis Syariah

Laju perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia dari hari ke hari terus bergeliat dan mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan. Dimulai dari sektor perbankan pada tahun 1991 dengan pendirian Bank Muamalat yang kemudian diikuti oleh munculnya lembaga-lembaga keuangan,  kini tren ekonomi syari’ah di tanah air menjalar ke berbagai aspek bisnis lainnya seperti asuransi, gadai, properti, perhotelan, multifinance, koperasi hingga multi level marketing (MLM) syariah dan seterusnya. Diperkirakan di masa-masa mendatang bisnis syari’ah akan terus membasar, terlebih Indonesia adalah negeri dimana penduduknya mayoritas muslim sehingga konsep ekonomi syariah akan cepat beradaptasi dan mudah diterima. Hal ini terbukti, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia dengan pertumbuhan mencapai 39 persen setiap tahunnya. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya sebesar 19 persen.  View full article »


Peranan Notaris Dalam Aktivitas Perusahaan

Beberapa Contoh Aktivitas Perusahaan yang melibatkan Notaris yaitu:

Pendirian Perusahaan:
Pendirian Perusahaan wajib dilakukan dengan membuat Akta Pendirian di hadapan Notaris. dokumen yang perlu di persiapkan adalah: Foto Copy KTP (Identitas) + Kartu Keluarga, Foto Copy NPWP, data-data Calon Perseroan/Perusahaan seperti:

  • Modal Dasar (Minimal 50.000.000,-), Modal ditempatkan (25% dari Modal Dasar) dan disetor penuh   kedalam kas perseroan.
  • Bidang Usaha yang akan dijalani. View full article »

Prosedur Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Notaris

Cara pengambilan fotocopy minuta akta Notaris pada perkara pidana:
Menurut PERMEN KUMHAM NOMOR: M.03.HT.03.10 TAHUN 2007 :
  • Penyidik harus mengajukan persetujuan kepada Majelis Pengawas Daerah yang tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan, dengan mencantumkan alasan-alasan pengambilan fotocopy menuta akta Notaris (Pasal 2 ayat [1], [2] dan [3]
  • Pasal 9 Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan, apabila: View full article »

PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN PEMBAGIAN WARISAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat, bulan enam, tahun dua ribu dua belas (04-06-2012), bertempat di Surabaya, telah terjadi perjanjian oleh dan antara:

Nama               : Mas Hono Rio Kertanegara S H

Pekerjaan         : Pengusaha

Alamat             : Jl Yogya-Wonosari KM 14 Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Sahono dan beralamat di Blonotan Srimulya Piyungan Bantul slanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. View full article »


Contoh Surat Pernyataan Pernikahan Siri

Di Indonesia tidak sedikit pasangan suami istri menempuh cara untuk menikah melalui jalur agama. Secara agama, nikah siri atau menikah menurut hukum dan syariat Islam itu sah-sah saja. Tetapi meninjau Indonesia punya undang-undang pernikahan, maka sebagai warga negara Indonesia hendaknya melakukan pernikahan melalui jalur hukum dan perundang-undangan yang ada, sebab selain sah di mata agama, juga sah di mata hukum negara. View full article »


SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Yang bertanda tangan ini kami :

  1. Walidi                   Umur 45 tahun                        Pekerjaan Wiraswasta
  2. Mujiya                   Umur 42 tahun                        Pekerjaan PNS (Dirjen Pajak)
  3. Sutri                      Umur 39 tahun                        Pekerjaan Wiraswasta
  4. Dedi Saputra         Umur 36 tahun                        Pekerjaan PNS (Guru)
  5. Juminten                Umur 33 tahun                        PekerjaanWiraswata

Kami tersebut diatas adalah segenap ahli waris dari almarhum Ponijan,Yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 mei 2006, yang semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah hak Milik, No 17 Blok H Surat Ukur No 147 Tanggal 19 april 2012 Luas 1500 m2, terletak di Blonotan, Srimulya, Piyungan Bantul. View full article »


SURAT  PERNYATAAN RELA TIDAK MENERIMA PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                 : Sahono

Lahir Tanggal    : 10 januari 1964

Pekerjaan          : TNI AD

Alamat              : Blonotan RT 04 Srimulya Piyungan Bantul

Kami tersebut diatas adalah sebagian dari ahli waris almarhum Ponijan yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2006, yang semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah hak Milik, No 17 Blok H Surat Ukur No 147 Tanggal 19 april 2012 Luas 1500 m2, terletak di Blonotan, Srimulya, Piyungan Bantul. View full article »

PPAT


PPAT

Definisi PPAT adalah :
Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

PPAT diatur dalam :

1.  Pasal 19 UUPA

  • Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan endaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  • Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: View full article »
  • [ Kembali ke atas ]