Prosedur Pengajuan Surat Izin Gangguan (HO) Bagi UKM (Usaha Kecil dan Menengah)

pengertian HOSurat Izin Gangguan (HO) bagi UKM (Usaha Kecil dan Menengah)

Surat izin gangguan atau biasa disebut dengan HO (Hinderordonnantie) adalah surat yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang kita jalankan. Salah satu syarat umum untuk mendapatkan surat ini adalah tidak adanya pencemaran lingkungan atau tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan dari usaha yang kita lakukan. Salah satu contoh dasar hukum yang mengatur tentang surat izin gangguan adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2005.

Dasar Hukum bagi UKM (Usaha Kecil dan Menengah)

Untuk Surat Izin Gangguan (HO) ini diatur di dalam Undang-­undang Gangguan (Hinderordonnantie) S. 1926-226. Namun, dengan berjalannya waktu, yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah, di tiap daerah pun berbeda-beda pengaturannya, misalnya di DKI Jakarta dasar hukum HO ini diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1999 tentang Tarif Retribusi Izin Undang-undang Gangguan.

Persyaratan Administratif bagi UKM (Usaha Kecil dan Menengah)

Pada umumnya, persyaratan administratif permohonan pengajuan surat izin gangguan (HO) di tiap daerah relatif sama, sebagai berikut.

  • Gambar denah lokasi perusahaan atau tempat usaha.
  • Salinan KTP pemohon atau pendiri badan usaha.
  • Persetujuan pemilik tanah atau bangunan tempat dilakukannya usaha.
  • Salinan akta pendirian perusahaan (untuk perusahaan).
  • Salinan IMB.
  • Daftar peralatan yang digunakan.
  • Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar (pemohon atau pendiri perusahaan).
  • Surat tidak keberatan dari masyarakat sekitar tempat usaha.

Prosedur Perizinan bagi UKM (Usaha Kecil dan Menengah)

  • Meminta surat keterangan tidak keberatan atau persetujuan atas usaha yang kita lakukan dari tetangga di sekitar tempat usaha. Surat keterangan ini harus ditandatangani oleh penduduk sekitar dan disahkan oleh kepala desa setempat. Surat ini sebaiknya dilampiri dengan KTP para penduduk yang tanda tangan.
  • Surat izin gangguan ini bisa didapatkan di kantor kelurahan atau kecamatan setempat.
  • Pemohon atau yang diwakilkan kemudian mengisi blangko permohonan kepada camat atau bupati lewat kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) dengan membubuhkan materai senilai Rp6.000 Surat permohonan ini kemudian diserahkan dengan melampirkan semua syarat yang diperlukan.
  • Waktu pemrosesan surat keterangan gangguan ini jika semua persyaratannya sudah dipenuhi biasanya akan memakan waktu sekitar 12 (dua belas) hari kerja. sumber

 

Baca Juga Artikel Lainnya…