Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Bisnis Syariah

Laju perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia dari hari ke hari terus bergeliat dan mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan. Dimulai dari sektor perbankan pada tahun 1991 dengan pendirian Bank Muamalat yang kemudian diikuti oleh munculnya lembaga-lembaga keuangan,  kini tren ekonomi syari’ah di tanah air menjalar ke berbagai aspek bisnis lainnya seperti asuransi, gadai, properti, perhotelan, multifinance, koperasi hingga multi level marketing (MLM) syariah dan seterusnya. Diperkirakan di masa-masa mendatang bisnis syari’ah akan terus membasar, terlebih Indonesia adalah negeri dimana penduduknya mayoritas muslim sehingga konsep ekonomi syariah akan cepat beradaptasi dan mudah diterima. Hal ini terbukti, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia dengan pertumbuhan mencapai 39 persen setiap tahunnya. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya sebesar 19 persen. 

Sejauh ini sudah cukup banyak undang-undang, regulasi, maupun peraturan yang bersumber dari Hukum Islam yang sudah dipositivisasi untuk dijadikan sebagai pijakan hukum penyelenggaraan bisnis syariah. Beberapa diantara adalah UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang bank syariah, regulasi di sektor pasar modal syariah dan sebagainya. Aturan-aturan tersebut jika ditelisik banyak bersumberdari ajaran Islam yang telah dituangkan dalam Fatwa Mejelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Seiring dengan tren ekonomi syariah yang terus menanjak maka bersamaan itu pula peluang terjadinya sengketa (dispute) yang timbul dari hubungan bisnis tersebut juga akan banyak terjadi. Dalam bisnis tak akan selamanya mulus dan damai, tetapi acapkali harus berjumpa dengan kerugian dan sengketa. Diantara potensi permasalahan yang akan muncul adalah terkait dengan sengketa produsen dan konsumen terhadap produk-produk bisnis syari’ah. Sampai dengan hari ini memang belum terdengar ada sengketa antara konsumen dengan produsen bisnis sektor syariah yang muncul ke permukaan, tetapi pemikiran agar konsumen bisnis syariah memiliki pemahaman tentang hak dan kewahjibannya harus dikembangkan dan didengungkan terus menerus.

Membanjirnya produk-produk bisnis syariah belakangan ini selayaknya harus diimbangi juga dengan edukasi kepada masyarakat (konsumen) agar mereka dapat menjadi konsumen yang cerdas yang mampu memilah dan memilih berbagai produk-produk yang ada di pasaran, sejauh mana manfaat dan implikasinya serta langkah apa yang harus ditempuh bila berselisih maupun dirugikan produsen.

Sejauh ini yang banyak dengung-dengungkan oleh produsen sektor bisnis syariah cenderung lebih banyak menonjolkan dikotomi dengan produk-produk bisnis konvensional yang dianggap sebagai out put dari sistem kapitalisme yang berlumur riba seraya dipertentangkan (vis a vis) dengan sistem ekonomi syariah. Pada saat yang sama praktisi bisnis syariah telah terjebak dalam retorika penggunakan legitimasi doktrin agama (syariah) bahkan bisa disebut sudah over dosis demi mendongkrak bisnis syariah sehingga acapkali agak sulit membedakan antara bisnis dengan meknisme syariah dan ‘membisniskan’ syariah. Padahal Islam dengan terang mengajarkan dalam kancah lapangan bisnis (muamalah) manusia diberikan kebebasan sedemikian rupa untuk menentukan bagaimana bentuk, jenis, model, metode dan operasional bisnis yang diinginkan (antum ‘alamu bi umuri dunyakum), syariah memberi fundamen prinsip dan asas-asasnya saja, selebihnya silahkan berkreasi. Terlebih belakangan ini dikursus ekonomi syariah sudah menjadi sistem dan disiplin kajian ilmu pengetahuan yang bukan hanya monopoli ummat Islam, tetapi telah menjadi bahan kajian di berbagai belahan dunia dan sudut negera-negara yang mayoritas non muslim.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisi yang monopilitis tersebut. Hal semacam itu tentu saja akan merugikan konsumen.

Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus, dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, yang dalam hal ini konsumen, tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan perjanjian, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian. Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya banyak dialami oleh pihak yang lemah/memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya. Karena persyaratan tersebut berat sebelah/ lebih memberatkan kepada pihak yang lemah yang biasanya telah dituangkan ke dalam perjanjian baku (kontrak standar). Perjanjian yang demikian sudah lazim dipergunakan dan memegang peranan penting dalam hukum bisnis yang pada umumnya dilandasi pada nilai-nilai yang berorientasi efesiensi.

Terkait dalam hal ini Hukum Islam menggariskan adanya asas-asas perjanjian yang menjadi fundamen dari status perikatan bisnis (akad). Sehingga manakala dilanggar atau tidak dipenuhi maka dapat mengakibatkan suatu akad menjadi batal atau tidak sah. Asas tersebut meliputi kebebasan (al-hurriyah), persamaan atau kesetaraan (al-musawah), keadilan (al-’adalah), kerelaan/konsensualisme (al-ridhaiyyah), kejujuran dan kebenaran (al-shidqu), kemanfaatan (al-manfaat), dan tertulis (al-kitabah), manfaat (al-manfaat), kebebasan berkontrak (hurriyah al-ta’aqqud), kesetimbangan (tawazun), kepercayaan (al-amanah).

Selain itu dalam lapangan ekonomi syariah (mu’amalah) para ulama juga menggariskan rukun dan syarat akad. Rukun akan terdiri dari dari 4 pilar yaitu

  • kesepakatan untuk mengikatkan diri (shigat al-’aqdu),
  • pihak-pihak yang berakad (al-muta’aqqidin/al-’aqidi),
  • objek akad (al-ma’qud ’alaih/mahalu ’al-aqd),
  • tujuan akad (maudhu’ al’aqdu).

Sedangkan syarat akad meliputi pertama, syarat terjadinya akad (syurut al-in’iqad) berupa hal yang umum (’am) dan khusus (khas) yang tidak bertentangan dengan aturan agama (syara’). Kedua, syarat sah akad (syuruth al-shihhah) supaya terhindar dari dampak akad seperti ketidakjelasan spesifikasi jenis, harga dan tanggung jawab (al-jahalah), keterpaksaan (al-ikrah), pembatasan waktu (al-tauqit), ketidakjelasan atau fiktif (al-gharar), mudarat (al-dharar), permainan harga (syarthu al-fasid). Ketiga, syarat pelaksanaan akad (syuruth al-nafadz) meliputi aspek kepemilikan (almilk) dan kekuasaan/kewenangan (al-wilayah). Keempat, kepastian hukum (syuruth al-luzum).

Hubungan Hukum antara Produsen dan Konsumen

Perlindungan konsumen secara sistematis dalam hukum di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (berikutya disingkat dengan UUPK).  UUPK pada dasarnya lahir dengan misi perlindungan dan pengamanan atas kesejahteraan masyarakat dalam segala sektor kegiatan ekonomi yang digambarkan dalam frase kalimat Melindungi konsumen sama dengan melindungi bangsa. Hal ini menjadi motivasi dasar dari pemberlakuan UUPK bahwa setiap masyarakat baik secara individual maupun komunal merupakan konsumen yang selalu menikmati barang/jasa. Motivasi ini dilatarbelakangi pemahaman bahwa filosofi pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Sesungguhnya banyak keuntungan yang diperoleh konsumen dengan diundangkannya UUPK. Di antaranya adalah dijaminnya hak-hak dasar konsumen secara eksplisit, kewajiban produsen, larangan penggunaan klausula baku (standar) oleh produsen yang berpotensi merugikan konsumen, tersedianya jalur litigasi (pengadilan) dan non litigasi dalam hukum acara sengketa konsumen, diaturnya pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Yang juga cukup menggembirakan dengan adanya UUPK adalah pasal-pasal yang berhubungan dengan class action. Dengan adanya class action, tidak perlu lagi maju sendiri-sendiri dalam kasus-kasus yang merugikan banyak konsumen. Keputusan class action berlaku untuk semua, sehingga konsuman tidak banyak menghabiskan tenaga, biaya, dan dan waktu.

Terminologi ’produsen’ sebenarnya tidak secara eksplisit eksis dalam UUPK, namun hanya secara implisit menunjukkan bahwa produsen merupakan bagian dari pelaku usaha yang melakukan kegiatan melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai rangkaian kegiatan di bidang ekonomi. Pelaku usaha dalam rangakain penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang ekonomi biasanya meliputi produsen, distributor, agen, serta pengecer (manufacturer, wholesaler, distributor an other personin the chain of distribution). Dari aspek ilmu ekenomi, produsen merupakan seseorang atau badan usaha yang menghasilkan produk, baik barang atau jasa yang layak dijual. Dalam pengertian yang luas terminoogi produsen juga termasuk pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional.

Sedangkan pengertian konsumen menurut UUPK merupakan konsumen akhir (and user, ultimate buyer, atau ultimate consumer), bukan konsumen antara (intermediate consumer), yang masih akan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa yang dibeli kepada pihak lain. Konsumen dengan produsen mempunyai tingkat hubungan ketergantungan yang tinggi satu dengan yang lan. Konsumen membutuhkan produsen, begitu juga sebaliknya, produsen membutuhkan konsumen. Dapat dinyatakan bahwa hubungan antara konsumen dan produsen merupakan suatu hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain.

Pengertian konsumen dalam UUPK tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang pemeliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga (bystander) yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang atau jasa.

Selama ini sejarah hubungan antara produsen dan konsumen menunjukkan bahwa konsumen biasanya berada pada posisi lebih lemah. Adapun produsen biasanya sering dikenal sebagai pihak yang mempunyai keunggulan baik dari segi teknologi maupun modal. Sehingga dengan kemampuan itu produsen mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar (mass production) untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Karenanya dalam kegiatan menjalankan usaha, UUPK memberikan sejumkah hak dan membebankan sejumlah kewajiban dan larangan kepada produsen. Pengaturan tentang hak, kewajiban dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen dan konsumennya, sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian pada umumnya.

Bahkan secara spesifik terkait dengan tanggung jawab produsen kepada konsumen UUPK memberikan beban pembuktian terbalik ada atau tidak adanya kesalahan merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha (pihak yang digugat).  Konsekwensinya, jika pelaku usaha gagal membuktikan tidak adanya unsur kesalahan, dan cukup memiliki alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan ganti kerugian yang dituntut penggugat/konsumen akan dikabulkan. 

Pekerjaan pembuktian terlebih di pengadilan adalah bukan perkara yang mudah. Apalagi bagi konsumen yang awam hukum. Misalnya untuk membuktikan bahwa meninggalnya atau sakitnya seseorang karena mengonsumsi suatu makanan memerlukan pemeriksaan laboratorium. Ini akan memakan biaya, waktu, tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu pembuktian ini tidak mudah dan sederhana. Terlebih dengan pesatnya peningkatan teknologi saat ini menyebabkan konsumen tidak mampu menentukan pilihan barang. Barang-barang yang makin canggih, menyebabkan konsumen ’tidak mengenalnya’. Oleh karena keadaan demikian maka konsumen menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada penjual atau produsen.

Dengan ini demikian bahwa tugas untuk menjaga kesejahteraan rakyat melalui penyediaan kebutuhan yang baik, sehat dan berkualitas juga merupakan tanggungjawab produsen sebagai pelaku usaha. Tak terkecuali bagi pelaku bisnis pada sektor syariah yang ’memproduksi’ produk maupun jasa bisnis syariah. Pelaku usaha syariah mempunyai tanggungjawab terhadap segala bentuk kerugian yang diderita konsumen karena memakai atau mengonsumsi produknya yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian, dari segi pertanggungjawaban, produsen di bebani dua jenis pertanggungjawaban, yaitu tanggungjawab publik dan tanggungjawab privat (perdata). sumber

Baca Juga Artikel Lainnya…