KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya, karena putusan pernyataan pailit bertujuan agar harta debitor pailit diharapkan dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan mearata serta seimbang.

Ada beberapa factor yang menyebabkan diperlukannya pengaturan mengenai keapilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu :
Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada bebrapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecuragan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggumg jawabnya terhadap para kreditor.

Asas-asas dalam kepailitan antara lain adalah :

  1. Asas Keseimbangan Undang – undang ini mengatur bebrapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan.
  2. Asas Kelangsungan Usaha Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor perusaan debitor yang prospektif tetap dialngsungkan.
  3. Asas Keadilan Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.
  4. Asas Integrasi Asas integrasi dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa system hokum formil dan hukm materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hokum perdata acara perdata nasional.

Dasar Hukum Kepailitan

  1. Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 31.
  2. Pengaturan Perudang-undangan di luar Undang-undang Kepailitan seperti antara lain :
    • KUHPerdata, misalnya Pasal 1139, 1149, 1134 dan lain-lain.
    • KUHPidana, misalnya Pasal 396,397,398,399,400,520 dan lain-lain.
    • Undang-undang PT No.1 Tahun 1995, misalnya Pasal 79 ayat (3), Pasal 96, Pasal 85 ayat (1) dan (2), pasal 3 ayat (2) huruf b,c dan d, Pasal 90 ayat (2) dan (3), Pasal (3), Pasal 98 ayat (1), dan lain-lain.
    • Undang-undang tentang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. e. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar modal, Perbankan, Perusahaan BUMN dan lain-lain.

Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia
Adanya dua buah peraturan kepilitan ini yaitu Buku Ketiga KUHDagang mengatur kepailitan bagi pedagang/pengusaha dan ketentuan dalam Rv bagi mereka yang bukan pedangang/pengusaha dalam pelaksanaannya telah menimbulkan banyak kesilutan, diantaranya ialah (Sutan Remy Sjahdeini, 1998:25) :

  1. Banyak formalitas yang harus ditempuh
  2. Biaya tinggi
  3. Terlalu sedikit bagi kreditur untuk dapat ikut campur terhadap jalannya proses kepailitan; dan
  4. Pelaksanaan kepilitan memakan waktu yang lama. Dengan berlakunya Faillisementverodening/Peraturan Kepailitan (S. 1905-217 juncto S. 1906-348) tersebut, maka dicabutlah :
    • Seluruh buku ketiga WvK/KUHDagang dan
    • Reglement op de Rechtsvordering/Rv buku Ketiga, Bab Ketujuh, pasal 899 sampai dengan Pasal 915.

Pengertian Kepailitan
Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana dalam Undang-undang ini. Secara umum kepailitan sering diartikan sebagai suatu sitaan umum atas seluruh kekayaan debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dengan para krediturnya atau agar kekayaan dibitur tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil diantara para krediturnya.
Putusan kepailitan diberikan oleh hakim Pengadilan Niaga terhadap debitur pailit, maka belakulah asas pokok yang terdapat dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Asas yang terkandung dari kedua pasal tersebut adalah bahwa:

  1. Apabila debitur tidak membayar utangnya atau tidak mampu membayar utangnya, maka seluruh harta benda yang dimilikinya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua krediturnya menurut perimbangan piutangnya, kecuali apabila di antara para kreditur itu ada alasan-alasann yang sah untuk didahulukan seperti misalnya para kreditur preferent yaitu mereka yang mempunyai hak jaminan khusus atas dasar hak tanggungan, hak hipotik, hak gadai, hak fiducia, dan juga terhadap tagihan-tagihan yang oleh undnag-undang dikategorikan sebagai tagihan yang didahulukan seperti antara lain biaya perkara, biaya lelang, biaya curator, dan tagihan publik.
  2. Semua kreditur (konkuren) mempunyai hak yang sama.
  3. Tidak ada nomorurut dari kreditur yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Syarat-Syarat Kepailitan
Dalam pasal 2 ayat 1Undang-undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 ditetapkan syarat-syarat debitur dinyatakan pailit yaitu sebagai berikut :
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh Keputusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.” Dari ketentuan dalam pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu debitur dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

  1. adanya debitur yang tidak membayar utang
  2. adanya lebih dari satu Kreditur
  3. adanya lebih dari satu utang
  4. minimal satu utang sudah jatuh tempo
  5. minimal satu utang sudah dapat ditagih
  6. pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan Dalam Pasal 2 UU Kepailitan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan pada Pengadilan Niaga adalah :
    • Debitur sendiri
    • Seorang atau lebih krediturnya
    • Kejaksaan untuk kepentingan umum
    • Bank Indonesia (BI) dalam hal debitur merupakan bank
    • Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam hal debitur merupakan perusahaan efek
    • Menteri Keuangan dalam hal debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
  7. permohonan pailit dajukan oleh pihak yang berwenang yaitu :
    • pihak debitur
    • satu atau lebih kreditur
    • jaksa untuk kepentingan umum
    • Bank Indonesia jika debiturnya bank
    • Bapepam jika debiturnya bank
    • Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransim dana pension atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan public.
Pengertian Utang Dalam Kepailitan
Pengertian utang pada dasarnya dapat diartikan secara luas maupun secara sempit.
Pengertian utang dalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang-piutang,
pengertian utang dalam arti luas adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian umpamanya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
Namun demikian hal ini diharapkan tidak terjadi lagi karena dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru, yaitu UUK No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat(6) telah diberikan definisi yang tegas terhadap pengertian utang, yatiu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan

  1. Pihak Permohonan Pailit Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak yang mengajukan permohonan pailit.
  2. Debitur Pailit Pihak debitur pailit adalah pihak yang dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang.
  3. Hakim Pengadilan Niaga Perkara kepailitan pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Niaga.
  4. Hakim Pengawas Untuk mengawasi pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas.
  5. Kurator. Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit, karena tugas umum kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan terhadap harta pailit.

Akibat Hukum Pernyataan Pailit Secara umum dengan adanta pernyataan pailit maka terhadap debitur pailit berlakulah hal-hal sebagai berikut :

  1. Terjadi sitaan umum terhadap harta kekayaan debitur pailit.
  2. Kepailitan ini semata-mata hanya mengenai harta kekayaan saja dan tidak mengenai diri pribadi si debitur pailit.
  3. Segala perikatan debitur pailit yang timbul setelah putusan pailit yang diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit. 4) Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditur dan debitur.
  4. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) UUK)
  5. Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan mendapatkan pelunasan dari harta pailit selama kepailitan harus diajukan dengan laporan untuk pencocokan utang (Pasal 27 UUK)
  6. Kreditur yang dijamin dengan Hak Gadai, Hak Tanggungan, Hak hipotik, jaminan fidusia dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 55 ayat(1) UUK) Pihak kreditur yang mempunyai hak menahan barang milik debitur pailit sampai dibayar tagihannya (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang debitur pailit tersebur meskipun ada putusan pailit (Pasal 61 UUK) 9) Hak eksekusi kreditur yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan (kreditur separatis/kreditur dengan jaminan khusus) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) diatur dalam bab ketiga Undang-Undang No.37 tahun 2004 yaitu dalam Pasal 224-294 UUK.

Maksud dan Tujuan PKPU
Dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepad kreditor. Pasal 222 UUK ini dapat diartikan bahwa maksud dari penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk kreditur konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk memungkinkan seseorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

Yang Berhak Mengajukan PKPU pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayarn utang dapat dilakukan oleh :

  1. Debitor
  2. Kreditor
  3. Bank Indonesia dalam hal debitor adalah bank
  4. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam hal debitor adalah perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaiana.
  5. Menteri keuangan dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan public.

Akibat putusan PKPU Dengan dikabulkannya permohonan PKPU (PKPU sementara) maka berlakulah hal-hal sebagai berikut :

  1. Selama PKPU berlangsung, terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit
  2. Diangkat seorang Hakim Pengawas yang tugasnya mirip dengan Hakim Pengawas dalam Kepailitan
  3. Diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitor.
  4. Debitor tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaanya asalkan mendapat persetujuan pengurus.
  5. Tindakan debitor atas kekayaannya tanpa persetujuan Pengurus adalah tidak mengikat kekayaannya.

Berakhirnya PKPU

  1. Atas permintaan hakim pengawas
  2. Atas permintaan satu atau lebih kreditor
  3. Atas prakarsa Pengadilan Niaga, dalam hal :
    • Debitor, selama waktu PKPU bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan terhadap hartanya o Debitor telah merugikan atau telaj mencoba merugikan kreditornya
    • Debitor melakuak pelanggaran Pasal 240 ayat (1) UUK
    • Debitor lalai melaksanakan tindakan – tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau sesudah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor.
    • Selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU; atau
    • Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memnuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya.