Perdamaian dan Pembangunan Bangsa

    Konflik dan kekerasan masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia, karena adanya berbagai ketidakadilan ekonomi, politik, dan sosial. Mewujudkan perdamaian di antara pihak-pihak terlibat konflik bukanlah pekerjaan mudah. Perdamaian tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik, jika pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mendapat solusi yang saling menguntungkan. Perdamaian tidak dapat diwujudkan dengan perang, dan hanya dapat dicapai dengan dialog dan kompromi.

    Perdamaian memegang peranan penting dalam upaya membangun suatu bangsa. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang dapat membangun negaranya dengan baik dalam situasi konflik, baik horizontal maupun vertikal. Indonesia mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan konflik, baik horizontal maupun vertikal seperti di daerah Kalimantan, Maluku, Poso, dan Aceh. Indonesia sudah aman sehingga tidak satu pun daerah sekarang ini yang terlibat konflik. Semua konflik yang telah berlangsung, bahkan berpuluh tahun seperti di Aceh, akhirnya dapat diselesaikan melalui meja perundingan. Kondisi ini belum pernah dicapai sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945.

    Penyelesaian konflik di Indonesia dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu:

  1. Adanya pengetahuan terhadap masalah konflik secara menyeluruh,
  2. Keberanian kepemimpinan,
  3. Saling percaya, menyatukan dan menjaga kehormatan dan martabat para pihak yang bertikai,
  4. Serta pembatasan publikasi.

    Dengan terciptanya perdamaian dapat dilaksanakan pembangunan di segala bidang. Perdamaian memungkinkan kita untuk memajukan ekonomi seperti masuknya investasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesempatan pendidikan.

    Setiap bangsa di dunia perlu mengupayakan dan memelihara perdamaian. Perdamaian tidak hanya ditentukan oleh bangsa itu sendiri namun membutuhkan bantuan negara lain. Oleh karena itu perdamaian menjadi tanggung jawab semua negara. Ke depan, agar pembangunan bangsa dapat terwujud dengan baik, kita semua harus ikut serta dalam mewujudkan perdamaian di dunia. Indonesia dan Jepang melalui kerja sama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan budaya, sesungguhnya telah memberikan kontribusi bagi terciptanya perdamaian pada tingkat regional dan global.

Pendahuluan

    Damai itu indah. Damai itu menyejukkan. Semua orang merindukannya. Selaku umat beragama. Apapun agama yang dianutnya selalu mendoakan agar orang lain berada dalam kedamaian melalui ucapan salam. Tidak ada seorang pun menyukai konflik. Karena konflik menimbulkan penderitaan, ketidakamanan, bahkan makan korban jiwa, dan harta. Karena itu menciptakan perdamaian adalah suatu keharusan betapapun sulitnya apapun kendalanya dan berapapun ongkosnya.

    Perdamaian penting diupayakan untuk memberikan rasa aman. Rasa aman dapat menimbulkan spirit dan kondisi positif untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang; ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Tidak mungkin membangun ekonomi suatu bangsa dengan baik, jika warga berada dalam suasana ketakutan apalagi disebabkan karena konflik di dalam masyarakat, padahal pembangunan  ekonomi, pembangunan kesejahteraan, sangat menentukan  pembangunan sektor lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, politik, dan hukum demi meraih kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia mempunyai pengalaman tersendiri dalam menyelesaikan konflik, menciptakan perdamaian, mewujudkan stabilitas keamanan sebagai syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan. 

Dunia: Antara Perang dan Damai

    Di dunia, sekarang ini, antara perang dan damai datang silih berganti. Perang dapat berakhir dengan damai, dan damai bisa berubah menjadi perang. Perang atau konflik –umumnya— tidak bisa diselesaikan dengan perang. Konflik hanya bisa diakhiri di meja hijau melalui dialog dan kompromi. Sampai sekarang beberapa bangsa di dunia masih mengalami konflik dan berperang. Konflik yang terjadi tersebut bukan hanya bersifat horizontal, tetapi juga vertikal.

    Dunia pernah mengalami dua kali perang besar; Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1938-1945). Pasca Perang Dunia II berbarengan dengan proses dekolonialisasi dan terbentuknya negara-negara baru, terjadi ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur. Ketegangan itu menimbulkan perang dingin, bahkan sempat memunculkan kekhawatiran terjadinya perang nuklir. Meskipun tidak terjadi perang berskala internasional, namun masih saja terjadi perang dalam skala terbatas seperti perang antara negara Arab dan Israel, India dengan Pakistan, dan Afganistan melawan Uni Soviet (kini Federasi Rusia).

    Runtuhnya Uni Soviet pada 1989 memunculkan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya. Tetapi, konflik dan perang dan teror masih terus berlanjut yang menemukan puncaknya dengan peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat yang kemudian disusul dengan serangan Amerika Serikat ke Afganistan (2001) dan Iraq (2003). Sementara konflik dan kekerasan masih terus juga berlanjut antara Israel dan Palestina.

    Kenapa konflik dan kekerasan di dunia tersebut terus saja terjadi? Secara umum penyebab utamanya adalah adanya ketidakadilan ekonomi dan politik. Penyebab khususnya antara lain adalah: Pertama, masih belum terpecahkannya konflik perang antara negara Arab dan Israel. Kedua, ketidakseimbangan antara hubungan internasional seperti tercermin pada Dewan Keamanan PBB, yang sesungguhnya berperan penting dalam mencegah perang dan memelihara perdamaian. Ketiga, unilateralisme kekuatan besar dunia.

    Terpilihnya Barack Hussein Obama sebagai Presiden Amerika Serikat menggantikan George W. Bush memberikan harapan baru kepada masyarakat internasional bagi penyelesaian konflik di berbagai wilayah dunia. Presiden Obama dalam pidato pelantikannya pada 20 Januari 2009 menyatakan komitmennya untuk mengusahakan perdamaian. Dan, negara-negara besar dunia, termasuk Indonesia tentu akan bahu membahu dengan Presiden Obama untuk mewujudkan perdamaian.

Konflik di Asia

    Pada tingkat Asia, ketegangan, konflik dan kekerasan masih berlanjut, antara lain: India dan Pakistan (Kashmir), Filipina Selatan (Mindanau), Srilanka (Tamil Eelam), Thailand Selatan (Pattani), dan Afghanistan.

    Konflik dan kekerasan di Asia pada dasarnya bersumber dari ketidakadilan ekonomi dan politik, perbedaan-perbedaan kultural dan agama yang tidak terjembatani. Faktor penting lainnya adalah ketidaksediaan elit-elit politik dan agama di masing-masing wilayah konflik untuk berkompromi guna mewujudkan perdamaian.

    Di Indonesia terdapat 11 kali pemberontakan dan konflik pada masa pasca kemerdekaan, seperti pemberontakan komunis di Madiun (1948), RMS (1950), DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh (1950-an), PRRI/Permesta (1957), OPM Papua (1965), Timor Timur (1975), dan GAM di Aceh (1976). Semua konflik dan kekerasan ini dapat disebut sebagai konflik vertikal. Selain itu juga terjadi konflik horizontal di antara sesama warga masyarakat seperti yang terjadi di Kalimantan (1997, Sampit, Sanggauledo),  Maluku (1998), Poso (1999). Baik konflik vertikal maupun konflik horizontal sama saja akibatnya yakni hilangnya jiwa dan harta benda serta suatu permusuhan antara sesama.

    Boleh dikatakan, Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang telah berhasil menyelesaikan semua konflik dan kekerasan baik vertikal maupun horizontal pada dewasa ini. Karena konflik dan kekerasan masih berlanjut di beberapa tempat lain di Asia, maka ini adalah tanggung jawab para pemimpin di Asia untuk saling membantu dalam mengakhiri konflik dan terus membangun perdamaian.

Perdamaian di Indonesia

    Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia masih mengalami konflik, baik vertikal maupun horizontal. Konflik horizontal di Maluku dan Poso terjadi beberapa tahun yang lalu. Konflik vertikal di Aceh telah berlangsung berpuluh-puluh tahun lamanya. Semua konflik ini telah dapat diselesaikan dengan baik melalui dialog. Indonesia sudah aman sehingga tidak satu pun daerah sekarang ini yang terlanda konflik. Kondisi aman di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana dialami sekarang ini belum pernah terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

    Sekali lagi, perdamaian adalah modal dasar dalam membangun bangsa. Tidak ada bangsa di dunia ini yang dapat mampu membangun negaranya dengan baik tanpa perdamaian. Sebaliknya, konflik selalu menimbulkan perpecahan, kehancuran, dan kerugian bagi semua pihak. Perdamaian adalah suatu keniscayaan untuk diupayakan agar kita bisa melakukan pembangunan bangsa dengan baik.

    Pembangunan bangsa bertujuan untuk meraih ketenangan lahir batin, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Semua orang seharusnya memahami  pentingnya arti perdamaian karena hal itu merupakan syarat utama dalam pembangunan suatu bangsa. Apapun bentuk konflik, betapa pun sulitnya dan berapa pun ongkosnya, perdamaian harus tetap diperjuangkan dengan sekuat tenaga agar bangsa dapat mencapai kesejahteraan.

    Perdamaian itu selalu dapat dicapai melalui dialog agar pihak-pihak yang bertikai bisa berkompromi. Melakukan dialog atau kompromi tentu dengan lawan, bukan dengan kawan. Karena itu, pekerjaan tersebut tidaklah mudah. Dalam perundingan untuk perdamaian, masing-masing merasa paling benar dan mempunyai hak veto terhadap pihak lawannya. Suatu kebiasaan yang terjadi dalam perundingan, satu pihak saja merasa punya hak veto, telah mengundang kesulitan.

    Karena mencapai perdamaian harus dengan berdialog, mesti ada yang bersifat personal, harus ada hubungan baik, dan tentu mesti ada trust atau sifat saling percaya. Karena berdamai itu dengan lawan, harus pula ada orang yang mencari lawan di mana saja ia berada. Lawan haruslah diketahui dengan tepat, seperti siapa orangnya, apa jabatannya, apa pendidikannya, apa dan siapa kawannya, apa idenya, dan sejauh mana pula kekuatannya. Hanya dengan mengetahui hal-hal seperti ini, langkah syarat menuju ke arah perdamaian dapat diselenggarakan dengan baik.

Berikut ini beberapa contoh yang akan saya jelaskan bagaimana menyelesaikan konflik-konflik dalam sepuluh tahun terakhir di Indonesia yaitu di Poso, Maluku dan Aceh.

1. Kasus Poso dan Maluku

Konflik di Poso dan Maluku sebenarnya berawal dari masalah politik, karena terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi iliberal ke demokrasi liberal secara drastis. Akibatnya, keharmonisan warga yang dibangun berdasarkan keseimbangan penduduk dan agama (Islam dan Kristen) menjadi hilang.

Semula di Poso dan Maluku jumlah masyarakat Kristen dan Islam agak seimbang. Tetapi, setelah terjadi mobilitas penduduk yang sebagian besar orang Islam  (Jawa, Sulawesi Selatan) menjadi mayoritas. Efeknya, ketika pilkada (tidak langsung) digelar, kursi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk kepala-kepala dinas dikuasai oleh orang Islam (the winner takes all). Penduduk Kristen lalu merasa dimarginalisasi yang melahirkan aneka masalah sosial.

Kondisi ini diperburuk lagi dengan merosotnya kehidupan ekonomi mereka. Sementara itu, transmigran dari Jawa dan perantau asal Sulawesi Selatan bertambah maju dan menguasai ekonomi setempat. Isu politik dan ekonomi tersebut kemudian bergeser menjadi masalah agama. Timbul kemudian apa yang disebut dengan solidaritas agama baik di kalangan umat Islam maupun Kristen. Semua itu akhirnya memicu konflik horizontal, kerusuhan komunal, atas nama agama antara masyarakat Islam dan Kristen di Poso dan Maluku.

Dalam penanganan konflik di kedua wilayah tersebut, dengan dasar agama, tentu merupakan masalah yang paling sulit. Karena masing-masing merasa membunuh dan dibunuh semuanya masuk surga. Kedua konflik tersebut telah menimbulkan korban ribuan jiwa. Selain itu juga didorong oleh faktor rasa tanggung jawab pemerintah. Kombinasi kedua faktor inilah yang mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik dan mewujudkan perdamaian di Poso dan Maluku. Pemerintah telah mengambil inisiatif untuk menyadarkan dan mempertemukan semua pihak yang bertikai melalui Kesepakatan Damai Malino I (Poso) dan Malino II (Maluku). Pemerintah juga membangun kembali rumah ibadah, rumah penduduk dan sekolah yang rusak akibat konflik.

Sejak pertengahan tahun 2005, dengan dilakukannya konsolidasi demokrasi pemerintahan lokal melalui kebijakan pilkada langsung, cara the winner takes all telah dikoreksi. Pasangan kepala daerah yang hendak maju dalam pilkada kembali memperhatikan faktor keseimbangan penduduk dan agama. Keharmonisan antar warga yang beragama Islam dan Kristen kembali tercipta.

2. Kasus Aceh

Kasus Aceh, akar konflik di Aceh pada dasarnya adalah ketidakadilan ekonomi dan politik. Pada bidang ekonomi, Aceh yang kaya sumber daya alam tidak mendapatkan bagian yang adil. Hasil kekayaan tersebut lebih banyak dimanfaatkan pemerintah pusat dan relatif sedikit yang dikembalikan ke Aceh. Sementara di bidang politik, banyak kewenangan pemerintahan tidak dilimpahkan kepada pemerintah daerah di Aceh. Hal ini terjadi karena diberlakukannya sistem sentralisasi pada waktu itu.

Penyelesaian konflik di Aceh, ditempuh melalui beberapa pendekatan sebagaimana juga di Poso dan Maluku yaitu: mengetahui pihak-pihak yang bertikai secara menyeluruh, memperkuat keberanian dan kepemimpinan, membangun kepercayaan diri dari pihak-pihak yang bertikai, menyatukan pihak-pihak yang bertikai, dan pembatasan publikasi, serta menjaga kehormatan dan martabat.

Di samping pendekatan tersebut, kita juga melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan konflik Aceh.

Pertama, membentuk tim-tim kecil yang ditugaskan untuk mempelajari, menjalin hubungan secara informal, dan membangun  dasar kepercayaan dengan pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka) guna memuluskan jalannya perundingan damai.

Kedua, setelah persoalan internal tersebut selesai, ketika dibutuhkan mediasi, barulah dicari pihak ketiga sebagai mediator untuk memfasilitasi pertemuan delegasi RI dan GAM. Disepakati sebagai mediator adalah Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia, pemimpin lembaga Crisis Management Initiative. Martti Ahtisaari disepakati karena memiliki pengalaman yang luas dalam resolusi konflik dan hubungan yang baik dengan pemimpin negara-negara Uni Eropa termasuk Jepang.

Ketiga, melakukan perundingan damai secara informal di Helsinki (Finlandia) sebanyak lima kali. Pertemuan-pertemuan tersebut bersifat tertutup bagi media, guna menghindari jangan sampai menyulitkan jalannya perundingan. Upaya ini akhirnya menghasilkan MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.

Keempat, menindaklanjuti MoU ini diterbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini memberikan otonomi khusus kepada Aceh dengan kewenangan yang luas di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Perdamaian di Masa Depan

    Masih banyak negara di dunia ini yang dilanda konflik sehingga belum bisa membangun dengan baik. Padahal perdamaian sangat penting dalam pembangunan bangsa. Indonesia menyadari bahwa tidak ada satu metode baku untuk mewujudkan perdamaian, maka perdamaian yang telah dicapai wajib dipelihara. Diperlukan pula beberapa upaya secara simultan dan kontinu demi memelihara perdamaian antara lain:

1. Memelihara Hubungan Baik dengan Tokoh-tokoh Konflik

Pengalaman konflik di beberapa daerah atau wilayah membuktikan bahwa masih ada pihak-pihak yang trauma setelah berlangsungnya konflik. Masih muncul di tengah masyarakat prasangka dan kecurigaan; terutama mereka yang pernah terlibat konflik. Melalui para tokoh, pamong, atau sesepuh masyarakat ini, perlu terus dijalin hubungan baik sebagai upaya silaturahim. Misalnya, dengan cara mendengar atau membicarakan bersama keinginan masyarakat melalui tokoh-tokoh ini untuk dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dan kemampuan pemerintah. Hal ini sudah dilakukan terhadap tokoh-tokoh masyarakat di Aceh, Poso, dan Maluku. Kebutuhan mereka pada umumnya dalam hal kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Khusus di Poso, meskipun berbentuk konflik horizontal, para tokohnya antara lain menghendaki adanya perhatian terhadap pendidikan bagi anak-anak dan generasi muda pasca konflik. Berbeda dengan Aceh (konflik vertikal), dibutuhkan cara dan perhatian lebih luas karena akar masalahnya adalah ketidakadilan ekonomi, bahkan secara politis mereka pernah menuntut merdeka.

Pada dasarnya cara untuk memelihara perdamaian sama dengan cara mewujudkan perdamaian. Kita harus berunding dengan orang yang paling keras dan menjalin hubungan baik dengan tokoh utama dari pihak yang bertikai.

2. Memelihara Martabat

Dalam setiap konflik pada dasarnya tidak pernah ada pihak yang menang. Masyarakat dirugikan karena harta dan korban jiwa telah hilang. Untuk mengatasinya, dalam perundingan perdamaian diupayakan tidak ada pihak yang dipermalukan. Mengutamakan harga diri orang (dignity), apalagi jika yang hadir dalam perundingan tersebut adalah tokoh-tokoh utama. Pada dasarnya, dalam situasi apapun tidak pernah ada orang ingin dipermalukan di depan umum. Apabila ini bisa diatasi, kita harus terus-menerus menjaga dan membuat orang agar memiliki harkat dan martabat. Ini menjadi kekuatan kunci, baik dalam melahirkan perdamaian maupun memelihara perdamaian.

3. Mencegah Timbulnya Masalah Baru

Nilai kemanusiaan yang universal adalah hidup damai dengan sesama karena saling membutuhkan. Perdamaian terwujud karena kedua belah pihak telah saling memaafkan. Perdamaian di masa depan harus menjadi milik bersama, dan untuk memeliharanya pun harus bersama-sama pula. Semua pihak harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab bersama untuk memelihara perdamaian agar situasi dan kondisi di masa depan semakin baik. Dalam hal ini, pemerintah harus berperan sebagai fasilitator dan selalu mengawasi untuk mencegah timbulnya konflik baru.

4. Saling Percaya dan Taat pada Kesepakatan

Saling mempercayai (mutual trust) merupakan kunci utama dalam pergaulan dan perdamaian. Walaupun demikian tetap diperlukan aturan hukum sebagai alat yang dibutuhkan untuk mengikat kesepakatan yang telah dibuat. Untuk membuat kesepakatan kita perlu menemukan lawan (bukan kawan) yang paling keras, karena mereka paling berpengaruh dalam mewujudkan kesepakatan dan memelihara perdamaian. Setelah itu diperlukan pemeliharaan komitmen bersama untuk menjaga kesepakatan yang telah dicapai.

Kita juga menyadari bahwa perdamaian dapat berlangsung dengan baik, apabila suatu negara mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan semua pihak. Kemajuan selalu hanya dapat diwujudkan apabila ekonomi suatu negara berkembang dengan baik. Karena itulah dalam kesempatan ini juga saya sangat menghargai hubungan yang baik  antara Indonesia dengan Jepang.

Hubungan Indonesia dan Jepang

    Hubungan bilateral Indonesia-Jepang selama ini berlangsung baik, akrab, dan terus berkembang. Hal ini dapat dilihat, antara lain, di bidang pendidikan, teknologi, dan ekonomi, dan perdagangan yang baik.

    Dalam bidang pendidikan, Jepang dan Indonesia telah melakukan kerjasama yang baik. Jumlah alumni perguruan tinggi di Jepang yang berasal dari Indonesia cukup banyak. Program studi yang diambil pada umumnya di bidang teknik industri, otomotif, pertanian, manufaktur, dan kedokteran. Lebih dari setengahnya mendapat beasiswa dari pemerintah dan perusahaan Jepang. Untuk masa datang, kerja sama antara kedua negara perlu lebih ditingkatkan lagi.

    Besarnya pasar di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi Asia yang semakin meningkat merupakan pilihan yang tepat bagi pelaku bisnis dan investor Jepang. Sumber daya alam yang melimpah serta stabilitas politik-keamanan dapat mendukung investasi ekonomi yang berkesinambungan. Kepercayaan bersama dengan dasar saling menguntungkan, dengan peningkatan ekonomi, pedagangan antara kedua negara dapat menciptakan suatu kesejahteraan. Peningkatan ekonomi, khususnya di Indonesia, dan setiap peningkatan ekonomi sangat bermanfaat untuk memelihara perdamaian secara terus menerus. Karena itulah, upaya memelihara perdamaian guna meningkatkan kesejahteraan adalah suatu hal yang sangat penting untuk suatu bangsa karena tujuan suatu bangsa tentu adalah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

    Keberhasilan Indonesia dalam merespon krisis keuangan global juga telah dapat meningkatkan kembali iklim usaha. Apalagi Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam dan berbagai komoditas yang dibutuhkan dunia, khususnya Jepang.

    Kepercayaan Jepang kepada Indonesia tentu tidak terlepas dari pengalaman Indonesia dalam menyelesaikan berbagai konflik serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Terlebih lagi, pengalaman Indonesia menyelesaikan konflik telah menjadi tolok-ukur (benchmark) bagi dunia bahkan Indonesia diminta membantu menyelesaikan konflik di negara lain.