MAKALAH

JARIMAH HIROBAH

Mata Kuliah : Pidana Islam

Dosen Pengampu : Bpk Drs. Immawan Wahyudi, M.H.

 

 

  

 

 

 

 

 

Disusun oleh

Mas Hono Rio Kertanegara

09024008

 

 

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2011

PENGERTIAN JARIMAH HIROBAH

     Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama yang apabila dilihat redaksinya terdapat beberapa perbedaan. Namun, inti persoalannya tetap sama.

  1. Menurut Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodir Awdah, definisi Hirobah adalah;“Hirobah…adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.
  2. Menurut Syafi’iyah definisi Hirobah adalah;“Hirobah… adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berperang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan).
  3. Menurut Imam Malik, Hirobah adalah;“mengambila harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.”
  4. Golongan Zhohiriyah memberikan definisi yang lebih umam, dengan menyebut pelaku perampokan sebagai berikut; “perampok adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan perusakan di muka bumi.”
  5. Imam Ahmad dan Syi’ah Zaydiyah memberikan definisi yang sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Hanafiyah, sebagaimana telah disebutkan di atas.

      Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas. Dikemukakan bahwa inti persoalan tindak pidana perampokan adalah keluarnya sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil harta secara terang terangan dan kekerasan, apakah dalam realisasinya pengambilan tersebut terjadi atau tidak. Hanya definisi Imam Malik dan Zhohiriyah yang sedikit berbeda. Imam Malik dalam mendefinisikan perampokan lebih mementingkan kekuatan otak, taktik, dan strategi dibandingkan dengan kekuatan fisik. Sedangkan definisi Zhohiriyah sangat umum, sehingga pencurian pun dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana perampokan. Meskipun demikian menurut mereka(Zhohiriyah) apabila tindak pidana pencurian dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, atau kemudian ia berzina (memperkosa), atau membunuh, maka hukumannya bukan sebagai perampokan, melainkan dihukum sebagai pencuri, atau pezina, atau pembunuh.

PERBANDINGAN ANTARA HIROBAH DAN PENCURIAN

       Hirobah atau perampokan dapat digolongkan pada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan secara terang terangan dan kekerasan. Hanya saja dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya hirobah (perampokan) diistilahkan dengan sirqoh kubro atau pencurian berat, untuk membedakan dengan sirqoh sughro atau pencurian.

     Disamping sirqoh kubro dan Hirobah, istilah lain yang digunakan untuk jarimah ini adalah qoth’u ath thoriq, seperti yang digunakan oleh Hanafiyah. Hal ini karena tindak pidana perampokan selalu diawali dengan memotong jalan orang yang lewat.

        Dalam pembahasan tentang jarimah Hirobah ini, akan dikemukakan beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

  1. pengertian atau definisi Hirobah
  2. unsur dan bentuk-bentuk jarimah Hirobah
  3. pelaku Hirobah
  4. syarat-syarat Hirobah

RUKUN DAN BENTUK-BENTUK HIROBAH

     Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur jarimah Hirobah itu adalah keluar untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelakutersebut mengambil harta atau tidak. Di sini terlihat dengan jelas perbedaan antara perampokan dengan pencurian, karena unsur pencurian adalah mengambil harta itu sendiri, sedangkan perampokan adalah tindakan keluar dengan tujuan mengambil harta, yang dalam pelaksanaanya mungkin tidak mengambil harta, melainkan tindakan lain, seperti melakukan intimidasi atau membunuh orang.

       Di samping itu dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana perampokan itu ada empat macam yaitu sebagai berikut;

  1. keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan tanpa mebunuh.
  2. keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta tanpa membunuh.
  3. keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta.
  4. keluar untuk mengambila harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan melakukan pembunuhan.

      Apabila seseorang melakukan salah satu dari keempat bentuk tindak pidana perampokan tersebut maka ia dianggap sebagai perampok selagi ia keluar dengan tujuan mengambil harta dengan kekerasan. Akan tetapi apabila seseorang keluar dengan tujuan mengambil harta, namun ia tidak melakukan intimidasi, dan tidak mengambil harta, serta tidak melakukan pembunuhan maka ia tidak dianggap sebagai perampok, walaupun perbuatan itu tidak dibenarkan, dan termasuk maksiat yang dikenakan hukuman ta’zir.

PELAKU HIROBAH DAN SYARAT-SYARATNYA

    Hirobah atau perampokan dapat dilakukan oleh kelompok, maupun perorangan (individu) yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Untuk menunjukkan kemampuan ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa pelaku tersebut harus memiliki dan menggunakan senjata atau alat lain yang disamakan dengan senjata, seperti tongkat, kayu, atau batu. Akan tetapi Imam Malik, Imam Syafi’i dan Zhohiriyah, serta Syi’ah Zaydiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup berpegang pada kekuatan dan kemampuan fisik. Bahkan Imam Malik mencukupkan dengan digunakannya tipu daya, taktik atau strategi, tanpa menggunakan kekuatan, atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan, seperti tangan dan kaki.

        Para ulama berbeda pendapat mengenai pelaku jarimah Hirobah ini. Menurut Hanafiyah, pelaku Hirobah adalah setiap orang yang melakukan secara langsung atau tidak langsung perbuatan tersebut. Dengan demikian menurut mereka (Hanafiyah) orang yang ikut terjun secara langsung dalam mengambil harta, membunuh atau mengintimidasi termasuk pelaku perampokan demikian pula orang yang ikut memberikan bantuan, baik dengan cara permufakatan, suruhan, maupun pertolongan, juga termasuk pelaku perampokan. Pendapat Hanafiyah ini disepakati oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan Zhohiriyah. Akan tetapi Imam Syafi’i berpendapat bahwa yang dianggap sebagai pelaku perampokan adalah orang yang secara langsung melakukan prampokan. Sedangkan orang yang tidak ikut terjun melakukan perbuatan, walaupun ia hadir di tempat kejadian, tidak dianggap sebagai pelaku perampokan, melainkan hanya sebagai pembantu yang diancam dengan hukuman ta’zir.

      Untuk dapat dikenakan hukuman had, pelaku disyaratkan harus mukalaf, yaitu baligh dan berakal. Hal ini merupakan persyaratan umum yang berlaku untuk semua jarimah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dari Aisyah r.a ia berkata telah bersabda Rosululloh shollallohu ‘alayhi wa sallam ; “dihapuskan ketentuan dari tiga hal dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.”

      Disamping itu, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan pelaku Hirobah harus laki-laki. Dengan demikian apabila diantara para peserta pelaku Hirobah terdapat seorang perempuan maka ia tidak dikenakan hukuman had. Akan tetapi Imam Ath Thohawi menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam tindak pidana ini sama statusnya. Dengan demikian perempuan yang ikut serta dalam melakukan perampokan tetap harus dikenai hukuman had. Manurut Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, Zhohiriyah, dan Syi’ah Zaydiyah, perempuan yang turut serta melakukan perampokan tetap harus dikenakan hukuman. Dengan demikian mereka tidak membedakan antara pelaku laki-laki dan pelaku perempuan, seperti halnya dalam jarimah hudud yang lain.

     Persyeratan lain yang menyangkut jarimah Hirobah ini adalah persyaratan tentang harta yang diambil. Pada prinsipnya persyaratan untuk harta dalam jarimah Hirobah, sama dengan persyaratan yang berlaku dalam jarimah pencurian. Secara global, syarat tersebut adalah barang yang diambil harus tersimpan (muhroz), mutaqowwim, milik orang lain, tidak ada syubhat, dan memenuhi nishob. Hanya saja syarat nishob ini ada perbedaan pendapat pada para fuqoha. Imam Malik berpendapat, dalam jarimah Hirobah tidak disyaratkan nishob untuk barang yang diambil. Pendapat ini diikuti oleh sebagian fuqoha Syafi’iyah. Imam Ahmad dan Syi’ah Zaydiyah berpendapat bahwa dalam jarimah Hirobah juga berlaku nishob dalam harta yang diambil oleh semua pelaku secara keseluruhan, dan tidak memperhitungkan perolehan perorangan. Dengan demikian meskipun pembagian harta untuk masing-masing peserta (pelaku) tidak mencapai nishob, semua pelaku tetap harus dikenai hukuman had. Imam Abu Hanifah ddan sebagian Syafi’iyah berpendapat bahwa perhitungan nishob bukan secara keseluruhan pelaku, melainkan secara perorangan. Dengan demikian, apabila harta yang diterima oleh masing-masing peserta itu tidak mencapai nishob maka pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman had sebagai pengambil harta. Hanya saja dalam hal ini perlu diingat adanya perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi’iyah mengenai pelaku jarimah Hirobah sebagaimana telah dikemukakan dalam artikel yang lalu. Disamping itu juga perlu diperhatikan perbedaan antara kedua kelompok tersebut mengenai ukuran nishob pencurian.

    Persyaratan lain untuk dapat dikenakannya hukuma had dalam jarimah Hirobah ini adalah menyangkut tempat dilakukannya jarimah Hirobah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Jarimah Hirobah harus terjadi di negeri Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah. Dengan demikian apabila jarimah Hirobah (perampokan) terjadi di luar negeri Islam (darul harb) maka pelaku tersebut tidak dikenai hukuman had. Akan tetapi jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan Zhohiriyah tidak mensyaratkan hal ini. Dengan demikian menurut jumhur, pelaku tersebut tetap dikenakan hukuman had, baik jarimah Hirobah terjadi di darul Islam maupun darul harb.
  2. Perampokan harus terjadi di luar kota, jauh dari keramaian. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah. Akan tetapi Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabillah, dan Imam Abu Yusuf tidak mensyaratkan hal ini. Dengan demikian menurut mereka (jumhur), perampokan yang terjadi di dalam kota dan luar kota hukumnya sama, yaitu bahwasanya pelaku harus dikenakan hukuman had.
  3. Malikiyah dan Syafi’iyah mensyaratkan adanya kesulitan atau kendala untuk meminta pertolongan. Sulitnya pertolonga tersebut mungkin karena peristiwanya terjadi di luar kota, lemahnya petugas keamanan, atau karena upaya penghadangan oleh perampok, atau karena korban tidak mau meminta pertolongan pada pihak keamanan, karena berbagai pertimbangan. Dengan demikian, apabila upaya dan kemungkinan pertolongan mudah dilakukan maka para pelaku tidak dikenakan hukuman.

    Selain persyaratan-persyaratan yang telah dikemukakan di atas, terdapat pula persyaratan yang berkaitan dengan korban. Para ulama sepakat bahwa orang yang menjadi korban perampokan adalah orang yang ma’shumud dam, yaitu orang yang dijamin keselamatan harta dan jiwanya oleh Islam. Orang tersebut adalah muslim dan ahludz dzimmi (non muslim yang dilindungi Islam). Orang Islam dijamin karena keIslamannya, sedangkan ahludz dzimmi dijamin berdasarkan perjanjian keamanan. Non muslim musta’man (mu’ahad) sebenarnya juga orang yang mendapatkan jaminan, tetapi karena jaminannya tidak mutlak maka hukuman had terhadap pelaku perampokan atas musta’man ini terdapat beda pendapat oleh para fuqoha. Menurut Hanafiyah perampokan terhadap musta’man tidak dikenakan hukuman had.

PEMBUKTIAN UNTUK JARIMAH HIROBAH

      Jarimah hirobah dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti yaitu;

  1. Dengan saksi : Seperti halnya jarimah jarimah yang lain, untuk jarimah hirobah saksi merupakan alat bukti yang kuat. Seperti halnya jarimah pencurian, saksi untuk jarimah hirobah minimal dua orang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat persaksian, yang rinciannya sudah diuraikan pada artikel yang lalu. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban, dan bisa juga dari orang-orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana perampokan. Apabila saksi laki-laki tidak ada maka bisa juga digunakan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat orang saksi perempuan.
  2. Pembuktian dengan pengakuan : Pengakuan seorang pelaku dapat digunakan sebagai alat bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan persyaratan pengakuan dalam tindak pidana pencurian. Jumhur ulama menyatakan pengakuan itu cukup satu kali saja, tanpa diulang ulang. Akan tetapi, menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus dinyatakan minimal dua kali.

SANKSI HIROBAH

      Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman untuk jarimah hirobah. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan Syi’ah Zaydiyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana telah diuraikan diatas, bentuk-bentuk jarimah hirobah itu ada empat macam:

  1. menakut-nakuti orang yang lewat, tanpa membunuh dan mengambil harta
  2. mengambil harta tanpa membunuh
  3. membunuh tanpa mengambil harta
  4. mengambil harta dan membunuh orangnya

       Menurut mereka, untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman yang tercantum dalam surat Al Maaidah ayat 33

      Menurut Imam Malik dan Zhohiriyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman mana yang lebih sesuai dengan perbuatan dari alternatif hukuman yang tercantum dalam surat Al Maaidah ayat 33 tersebut. Hanya saja Imam Malik membatasi pilihan hukuman tersebut untuk selain pembunuhan. Untuk tindak pidana pembunuhan maka pilihannya hanya dibunuh atau disalib. Sementara Zhohiriyah memberi kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih hukuman apa saja yang sesuai menurut pandangannya dengan perbuatan apapun dari keempat jenis perbuatan tersebut.

     Sesuai dengan jenis perbuatan perampokan, sebagaimana telah disebutkan diatas, di bewah ini dijelasakan rincian hukuman untuk masing-masing perbuatan tersebut.

  • hukuman untuk menakut-nakuti : Hukuman untuk jenis tindak pidana perampokan yang pertama ini (menakut-nakuti) adalah pengasingan (An Nafyu). Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Alasannya adalah firman Alloh dalam surat Al Maaidah ayat 33 

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,( [414] Maksudnya Ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.)

Adapun menurut Imam Syafi’i dan Syi’ah Zaydiyah, hukumannya adalah ta’zir atau pengasingan, karena kedua jenis hukuman ini dianggap sama.

Pengertian pengasingan (An Nafyu) tidak ada kesepakatan dikalangan para ulama. Menurut Malikiyah, pengertian pengasingan adalah dipenjarakandi tempat lain, bukan di tempat terjadinya jarimah peramokan. Hanafiyah mengartikan pengasingan (An Nafyua) dengan dipenjarakan, tetapi tidak mesti di luar daerah terjadinya perampokan. Pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi’imengartikan pengasingan (An Nafyu) dengan penahanan (al habs), baik di daerahnya sendiri, tetapi lebih utama di daerah lain. Imam Ahmad berpendapat bahwa pengertian An Nafyu adalah pengusiran pelaku dari daerahnya, dan ia tidak diperbolehkan untuk kembali, sampai ia jelas telah bertaubat.

Lamanya penahanan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i tidak terbatas. Artinya tidak ada batas waktu tertentu untuk penahanan. Oleh karena itu ia tetap dipenjara sampai ia betul betul bertaubat, dan tingkah lakunya menjadi baik. Pendapat ini merupakan pendapat yang rajih di kalangan Hanabilah. Sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa masa pengasingan untuk pelaku perampokan adalah satu tahun dengan mengiaskannya kepada hukuma pengasingan dalam jarimah zina.

  • Hukuman untuk mengambil harta tanpa membunuh : Apabila jenis perampokan hanya mengambil harta tanpa membunuh maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan Syi’ah Zaydiyah, hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Mereka beralasan dengan firman Alloh dalam surat Al Maaidah ayat 33

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, [414] Maksudnya Ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.

Imam Malik berpendapat, bahwa sesuai dengan penafsiran terhadap huruf aw (ﺃﻮ) dalam surat Al Maaidah ayat 33, hukuman untuk pelaku perampokan dalam pengambilan harta ini diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman – hukuman yang terdapat dalam surat Al Maaidah ayat 33, asal jangan pengasingan. Hal ini karena hirobah itu adalah pencurian berat, sedangkan hukuman pokok untuk pencurian adalah potong tangan. Oleh karena itu untuk perampokan jenis kedua ini (pengambilan harta) tidak boleh lebih ringa dari hukuman potong tangan. Itulah sebabnya maka pengasingan (An Nafyu) tidak termasuk salah satu alternatif hukuman yang dapat dipilih oleh hakim. sedangkan Zhohiriyah, seperti telah diuraikan di atas, menganut alternatif (khiyar) mutlak, sehingga hakim dibolehkan untuk memilih hukuman apa saja dari empat jenis hukuman yang tercantum dalam suratAl Maaidah ayat 33 tersebut.

  • hukuman untuk membunuh tanpa mengambil harta : Apabila pelaku perampokan hanya membunuh korban tanpa mengambil hartanya maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan riwayat dari Imam Ahmad, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuman had tanpa disalib. Sementara menurut riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Syi’ah Zaydiyah disamping hukuman mati, pelaku juga harus disalib.
  • hukuman untuk membunuh dan mengambil harta : Apabila pelaku perampokan membunuh korban dan mengambil hartanya menurut Imam Syafi’i, Imam Ahmad, Syi’ah Zaydiyah, Imam Abu Yusuf, dan Imam muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalib, tanpa dipotong tangan dan kaki. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus ini, hakim dibolehkan untuk memilih salah satu dari tiga alternatif hukuman: pertama, potong tangan dan kaki kemudian dibunuh atau disalib, kedua, dibunuh tanpa disalib dan tanpa potong tangan dan kaki, dan ketiga, disalib kemudian dibunuh.

         Penerapan hukuman potong tangan dan kaki yang dikaitkan dengan pengambilan harta dalam kasus keempat ini, tentu saja berkaitan dengan persyaratan nishab yang rinciannya telah dijelaskan dalam syarat-syarat jarimah hirobah. Terlepas dari terpenuhinya atau tidak persyaratan nishab yang menjadi bahan pembicaraan para ulama, dilihat dari teori penyerapan, sebenarnya hukuman mati menyerap hukuman – hukuman lain yang lebih ringan, termasuk hukuman potong tangan dan kaki.

      Teknik dan cara pelaksanaan hukuman salib juga diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, hukuman salib dilaksanakan setelah terhukum dikenakan hukuman mati. Dengan demikian orang yang terhukum disalib dengan keadaan sudah mati. Alasan mereka adalah menurut redaksi surat Al Maaidah ayat 33, hukuman mati disebutkan terlebih dahulu dari hukuman salib. Oleh karena itu pelaksanaannya juga harus sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Alasan lain yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah bahwa pelaksanaan hukuman salib sebelum hukuman mati merupakan tindakan penyikasaan terhadap orang yang terhukum, padahal penyiksaan dilarang oleh islam, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari Syadad ibn Aws, bahwa Rosululloh s.a.w bersabda;

“sesungguhnya Alloh s.w.t mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Apabila kamu sekalian melaksanakan hukum bunuh (hukuman mati) maka laksanakanlah hukuman tersebut dengan baik, dan apabila kamu menyembelih binatang maka laksanakanlah penyembelihan itu dengan baik. Dan hendaklah engkau mengasah pisaunya supaya tajam, dan hendaklah engkau berikan kegembiraan kepada binatang sembelihannya.”

    Menurut pendapat yang kuat di kalangan mazhab Maliki, hukuman mati dilaksanakan setelah penyaliban. Dengan demikian , menurut pendapat ini orang yang terhukum disalib dalam keadaan hidup, baru kemudian dibunuh dalam keadaan disalib. Alasan mereka adalah bahwa hukuman salib merupakan salah satu jenis hukuman, dan hukuman tidak dapat dikenaka pada orang yang sudah mati. Oleh karena itu orang yang terhukum harus di salib pada saat ia masih hidup.

      Lamanya penyaliban juga tidak ada ketentuan yang pasti dan oleh karenanya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut Hanabilah lamanya penyaliban itu tergantung pada penyebarluasan berita penyaliban itu di kalangan masyarakat. Akan tetapi menurut Syafi’iyah dan Hanafiyah, penyaliban itu dibatasi maksimal hanya sampai tiga hari.

HAL – HAL YANG MENGGUGURKAN HUKUMAN HAD

       Hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman had hirobah adalah sebagai berikut;

  1. orang-orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai pengakuan pelaku perampokan atas perbuatan perampokannya.
  2. para pelaku perampokan mencabut kembali pengakuannya.
  3. orang-orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai para saksi.
  4. pelaku perampokan berupaya memiliki barang yang dirampoknya secara sah, sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama-ulama yang lain, upaya tersebut tidak bisa mengubah status hukum pelaku, sehingga ia tetap harus dikenai hukuman had.
  5. Karena tobatnya pelaku perampokan sebelum mereka ditangkap oleh penguasa. Hal ini sesuai dengan firman Alloh s.w.t dalam surat Al Maaidah ayat 34;

34. kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

      Apabila pelaku perampokan bertobat sebelum mereka ditangkap oleh pihak penguasa maka hukuman – hukuman yang telah disebutkan di atas menjadi gugur, baik hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki, maupun pengasingan. Meskipun demikian tobat tersebut tidak bisa menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar dalam tindak pidana perampokan tersebut, seperti pengambilan harta. Apabila harta tersebut masih ada, maka harus dikembalikan. Akan tetapi apabila barang tersebut sudah tidak ada di tangan pelaku maka wajib menggantinya baik dengan harganya (uang) atau barang sejenis. Demikian pula tindakan yang beraitan dengan pembunuhan dan penganiayaan, tetap diberlakukan hukuman qishosh atau diat.

   Apabila tobat dilakukan setelah pelaku perampokan ditangap oleh penguasa maka semua hukuman tetap harus dilaksanakan, baik yang menyangkut hak Alloh maupun hak manusia. Hal ini karena nas tentang tobat dalam surat Al Maaidah ayat 34, jelas dikaitkan dengan ditangkapnya pelaku.

Sumber